 |
| Foto: Almugarrom Natapradja, mantan Camat Medan Maimun, dicopot dari jabatannya dan didemosi menjadi staf pelaksana |
VISTORBELITUNG.COM,Dalam dunia pemerintahan, amanah mengelola anggaran daerah adalah kewajiban suci yang tak boleh dikhianati. Namun, kasus yang baru-baru ini mencuat dari Kota Medan menjadi bukti nyata betapa rapuhnya sistem pengawasan jika moralitas pejabat goyah. Almugarrom Natapradja, mantan Camat Medan Maimun, dicopot dari jabatannya dan didemosi menjadi staf pelaksana setelah terbukti menyalahgunakan anggaran daerah untuk keperluan pribadi, termasuk judi online, dengan kerugian mencapai Rp1,2 miliar.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Almugarrom diketahui menggunakan kartu kredit pemerintah daerah secara ilegal. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan publik justru dialihkan untuk membayar utang pribadi, sewa rumah, dan yang paling mencengangkan untuk membiayai kegiatan judi online. Tindakan ini bukan hanya melanggar aturan keuangan daerah, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur negara.
Kasus ini seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyalahgunaan wewenang dan anggaran untuk kepentingan pribadi bukan hanya masalah korupsi kecil, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang telah mempercayakan pengelolaan keuangan negara melalui pajak dan retribusi.
Meskipun sanksi disiplin berat telah dijatuhkan, langkah hukum selanjutnya harus tetap dijalankan hingga tuntas. Proses penegakan hukum yang transparan dan tegas akan menjadi sinyal bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran, sekecil apa pun. Selain itu, evaluasi sistem pengawasan keuangan daerah perlu diperketat, terutama dalam penggunaan kartu kredit dan fasilitas keuangan lain yang rawan disalahgunakan.
Di sisi lain, kasus ini juga menyoroti pentingnya pembinaan mental dan integritas bagi para pejabat. Teknologi dan sistem kontrol saja tidak cukup jika moral individu lemah. Pendidikan antikorupsi, penguatan nilai-nilai etika pemerintahan, dan pengawasan kolega harus menjadi bagian dari budaya kerja di instansi pemerintah.
Masyarakat pun diharapkan terus aktif mengawasi dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan. Transparansi anggaran dan akses informasi yang mudah dapat menjadi alat efektif untuk mencegah praktik serupa terulang di masa depan.
Ke depan, semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Anggaran daerah adalah darahnya pembangunan jika dikorupsi, yang rugi adalah seluruh masyarakat. Mari jadikan momentum ini sebagai awal dari perbaikan sistem yang lebih sehat, akuntabel, dan berintegritas.